Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

Merajut Sustainable Peace di Aceh

Seorang bijak berucap “Hal tersulit setelah mendapatkan sesuatu adalah mempertahankannya”, frasa ini nampaknya mewakili gambaran perdamaian di Aceh. Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki belasan...

― Advertisement ―

spot_img
BerandaPendapatMerajut Sustainable Peace di Aceh

Merajut Sustainable Peace di Aceh

Seorang bijak berucap “Hal tersulit setelah mendapatkan sesuatu adalah mempertahankannya”, frasa ini nampaknya mewakili gambaran perdamaian di Aceh. Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki belasan tahun silam bisa dikatakan bukanlah merupakan akhir segalanya bagi jalan panjang penyelesaian konflik vertikal yang terjadi di Aceh, melainkan sebagai tahapan awal dari proses pembangunan perdamaian yang berkelanjutan (sustainable peace) di Aceh. Harus diakui bahwa pihak-pihak yang berseteru saat itu baik dari Pemerintah Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah mengambil langkah yang tepat dengan menurunkan egonya masing-masing dan memulai lembaran baru kehidupan melalui instalasi ulang hubungan pusat-daerah dalam kerangka kerja yang diharapkan bisa lebih aspiratif dan demokratis.

Menelisik sejarah panjang konflik Aceh tidak cukup dengan hanya melihat satu sudut pandang saja, dibutuhkan telaah panjang dengan menganalisis berbagai macam faktor utama meletusnya konflik tersebut. Salah satu latar belakang yang paling menonjol adalah berkaitan dengan isu pengakuan identitas dan ketidakadilan dalam pembagian sumberdaya alam, maka tidak mengherankan melihat alotnya proses negosiasi perdamaian pada 2005 silam di Helsinki banyak berkutat pada persoalan institusionalisasi identitas masyarakat Aceh yang ingin menerapkan pelaksanaan syariat islam, keistimewaan kebijakan perpolitikan yang akhirnya memunculkan partai politik lokal, dan pengaturan ulang keuangan daerah dimana lahirnya dana otsus.

Perlu dipahami bahwa saat ini ruang lingkup penelitian pembangunan perdamaian tidak terbatas pada penghentian sengketa militer saja, tetapi bisa lebih luas lagi seperti penguatan penegakan hukum, peningkatan ekonomi, penyediaan kebutuhan pelayanan dasar publik bagi masyarakat, dan sebagainya. Kegiatan tersebut terutama diterapkan pada situasi pasca konflik dimana kondisi kelembagaan di daerah bekas konflik masih sangat rentan terhadap berbagai potensi gejolak baru yang siap melanda, sehingga situasi damai sangat mudah pecah menjadi konflik terbuka lainnya.

Dewan PBB pada tahun 2005 mencatat bahwa sekitar setengah dari negara-negara yang berhasil keluar dari perang ternyata kembali ke situasi konflik kekerasan dalam waktu kurang dari lima tahun sejak gencatan senjata diumumkan. Penyebabnya diduga karena ketidaksiapan pemerintah dalam menyusun perencanaan pasca perdamaian. Kegiatan pembangunan perdamaian tidak menyasar penyebab utama konflik bersenjata, sehingga lama kelamaan kondisi yang tidak ideal tersebut dapat menetap dan selanjutnya berubah menjadi bentuk kekerasan lainnya. Oleh karena itu, tahapan pembangunan perdamaian sangat penting untuk direncanakan jika tidak ingin terjerumus kembali ke era kegelapan.
Damai Abadi

Pembangunan perdamaian di dunia perlu dibangun melalui upaya berkelanjutan ( sustainability ). Perhatian khusus terhadap upaya menjaga perdamaian dunia telah dilakukan oleh negara-negara di dunia dengan memperingati Hari Perdamaian Internasional pada tanggal 21 September setiap tahunnya, tidak hanya secara seremonial, upaya lainnya juga terus digencarkan. KTT Bumi) di Rio de Janeiro – Brazil pada tahun 2012 berhasil menginspirasi lahirnya agenda pembangunan global yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah model pembangunan berkelanjutan yang dapat membantu memecahkan permasalahan dunia. September 2015 yang kemudian menjadi pertemuan bersejarah para pemimpin dunia di New York, di mana total 193 negara anggota PBB dengan suara bulat menyetujui SDGs sebagai seruan mendesak untuk memulai upaya baru mengakhiri kemiskinan absolut, melindungi planet dari kehancuran, dan termasuk memelihara perdamaian dan ketertiban dunia.

Komitmen internasional yang ingin dicapai bersama pada tahun 2030 memiliki tiga pilar utama, yaitu pembangunan sosial , pembangunan ekonomi , dan pembangunan lingkungan . Secara keseluruhan, SDGs memiliki 17 agenda utama, dengan 169 target dan 232 indikator. Masalah perdamaian secara khusus diatur dalam Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions / Goal 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Institusi Kuat (12 target dan 23 indikator).

Perdamaian dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menjadi tren saat ini. Paradigma pembangunan milenial ini mengarahkan masyarakat untuk tidak hanya memikirkan situasi saat ini, tetapi juga kepentingan generasi mendatang yang harus diperhatikan secara matang. Namun demikian, sejalan dengan laju perubahan mode dunia yang cepat dan dinamis, skala tantangan yang dihadapi juga tidak kalah besar. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang harus didukung oleh keberhasilan mereduksi jumlah konflik baik kecil maupun besar. Sehingga para pemangku kepentingan dituntut untuk dapat merumuskan strategi pembangunan yang lebih baik dan terarah.

Beberapa tantangan mendasar yang dihadapi saat ini adalah kemiskinan, kelaparan, kesenjangan sosial, menipisnya sumber daya alam, kelangkaan air, degradasi lingkungan, korupsi, rasisme, intoleransi, dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut seringkali menjadi penyebab utama yang mengancam perdamaian dunia dan berpotensi menciptakan lahan baru yang lebih subur bagi konflik yang berkepanjangan. Dengan demikian, perdamaian mutlak diperlukan untuk memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.
Aceh Dame

Pembangunan berkelanjutan bukan tanggung jawab satu pihak saja, tetapi semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah harus berbagi tanggung jawab ini. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat diharapkan mampu menjadi ujung tombak keberhasilan implementasi SDGs di tingkat daerah melalui serangkaian praktik kebijakan yang inovatif. Untungnya, para pembuat kebijakan di Aceh saat ini sangat menyadari pentingnya kebijakan yang berkelanjutan, seperti program 15 Aceh Besar yang merupakan program unggulan Pemerintah Aceh periode 2017-2022 yang sarat dengan 17 tujuan dari SDGs.

Dari 15 program unggulan, hanya tiga di antaranya, yaitu; SIAT Aceh, Aceh Meuadab, dan Aceh Teuga memiliki keistimewaannya masing-masing, sedangkan 12 program lainnya dapat dikatakan sangat identik dengan SDGs. Misalnya Acèh Damê yang merupakan program yang terinspirasi dari Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat yang menitikberatkan pada aspek yang sedang dibahas dalam artikel ini yaitu perdamaian.

Dalam situs resmi Pemerintah Aceh ( www.acehprov.go.id ) dijelaskan bahwa Acèh Damê adalah situasi damai lestari ( sustainable peace)) melalui penyelesaian proses reintegrasi dan pengembangan nilai-nilai perdamaian bagi seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut dalam website tersebut juga disebutkan bahwa fokus utama Acèh Damê adalah memperkuat implementasi UUPA sesuai dengan prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Ada empat tujuan utama Acèh Damê, yaitu (i) Menjadikan semua program pembangunan Aceh berdasarkan pengarusutamaan yang damai; (ii) Penyempurnaan peraturan turunan dari UUPA agar dapat diimplementasikan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat; (iii) Penguatan kapasitas Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh; dan (iv) Memasukkan pendidikan perdamaian ke dalam kurikulum sekolah.

Nah, dari segi ide dan konsep, Aceh sudah memilikinya, lalu bagaimana realisasinya? Lisa Kleypas, novelis papan atas Amerika, dalam pandangannya menyatakan “ tidak ada kedamaian dalam kemiskinan ” yang bisa berarti akan sulit menciptakan kedamaian dalam kemiskinan. Beberapa minggu lalu banyak spanduk “Selamat Datang di Provinsi Termiskin di Sumatera”. Kemudian tidak lama kemudian kritik tersebut dijawab oleh pemerintah melalui baliho yang berisi pembelaan bahwa Pemerintah Aceh telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 0,67 persen. Terlepas dari keabsahan klaim tersebut, dengan dana otsus yang melimpah dan masih mendapatkan predikat termiskin se-Sumatera, nampaknya kemajuan nol koma belum bisa dianggap sebagai prestasi.

Perlu digarisbawahi bahwa perdamaian tidak hanya diartikan sebagai tidak adanya perang(ketiadaan perang), namun contoh sederhana terciptanya kondisi yang menjamin kemakmuran yang holistik dan berkelanjutan juga merupakan makna lain dari perdamaian. Selain kinerjanya yang paling buruk, Aceh juga menempatkan dirinya sebagai provinsi dengan tingkat toleransi yang rendah. Yang dihadapi saat ini adalah masih sering terjadi ketegangan yang tidak terkendali antar kelompok lintas paham keagamaan. Ketidaksiapan masyarakat terhadap munculnya keragaman di sekitarnya menjadi tantangan besar yang harus dipecahkan. Pemahaman dan rekonsiliasi lintas budaya sangat diperlukan untuk mengembangkan toleransi dan cinta damai dalam masyarakat. Dengan demikian, toleransi merupakan bagian integral dan penting dalam mewujudkan perdamaian, toleransi adalah menghormati hak setiap individu atas identitas yang menyertainya. Pemerintah khususnya melalui Aceh Damê perlu hadir untuk menengahi konflik yang tak berkesudahan antara kelompok yang saling bertikai, karena sejalan dengan sasaran utama program ini yaitu menjadikan seluruh program pembangunan Aceh berbasis pengarusutamaan damai.

Kedamaian harus dijaga terus menerus dan berkesinambungan, karena perdamaian bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai, sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk menciptakan lingkungan global yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Tidak hanya konflik bersenjata dan terorisme, intoleransi juga dapat berdampak buruk bagi pembangunan, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan akan lebih mudah dicapai bila perdamaian dan keharmonisan terjaga dengan baik. (*)

(Artikel ini telah dimuat di dalam Koran Rakyat Aceh tanggal 12 Febuari 2020, Hal 11)

Leave a review

komentar

Reviews (0)

This article doesn't have any reviews yet.