Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

Haruskah Pemuda Mengkhawatirkan Perubahan Iklim?

Kita biasanya akan takut pada suatu kengerian yang terjadi langsung di depan mata. Saat menonton video angin puting beliung terjadi di tempat lain, kita...

― Advertisement ―

spot_img
BerandaPendapatPartai ‘vis a vis’ Konsultan Politik

Partai ‘vis a vis’ Konsultan Politik

Ketika partai politik (parpol) kehilangan gairah ideologisnya, hubungan antara partai dengan basis masyarakat menjadi sangat longgar. Pasca pemilu 1999, seluruh partai yang ada mulai bergeser ke spektrum tengah. Bukan “tengah” dalam kaidah filsafat, tapi lebih menempatkan diri sebagai partai pragmatis, atau sering dikenal dengan istilah catch all party. Ideologi yang tadinya mengisi intermediary space antara partai dengan masyarakat, kini meninggalkan ruang kosong. Pada akhirnya, politik menggandeng teori-teori marketing praktis untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan juga, ketika ilmu politik menemukan rasionalisasinya dalam ilmu statistik.

Kalimat menarik di atas saya ambil dari company profile milik satu konsultan politik. Memberikan kita penjelasan bahwa politik khususnya bidang election and democracy telah berevolusi. Menyongsong era baru, meninggalkan “zaman analog” menuju “zaman digital”. Konsultan politik menyediakan jasa konsultasi politik, personal branding, menyusun metode kampanye, strategi pemenangan, bahkan menjadi tim perencana kebijakan jika “klien” yang diusungnya tersebut menang.

Lantas, apakah parpol “tidak dibutuhkan” lagi dalam sistem demokrasi Indonesia? Mengingat pascareformasi nyaris seluruh partai berubah menjadi pragmatis, berubah menjadi catch all party. Menurut Richard S Katz and Peter Mair, partai catch-all disebut pula sebagai broker antara masyarakat sipil dan negara. Karena di satu sisi mengagregasi dan mewakili kepentingan masyarakat sipil di dalam birokrasi atau negara. Sementara di sisi lain menjadi agen dari birokrasi atau negara dalam melaksanakan kebijakan publik. Dalam pengorganisasian partai, massa atau dalam hal ini anggota partai mengalami peminggiran peran dan aspirasi (Changing Models of Party Organization and Party Democracy, 1995).

Benarkah partai telah menyisakan ruang kosong interaksinya dengan masyarakat dan peminggiran peran anggota/kader partai, sehingga perlu adanya peran konsultan politik untuk “bekerja keras” agar bisa memenangkan kandidat? Pertanyaan ini terjawab ketika SBY memenangkan Pilpres pada 2004. SBY bisa dikatakan pionir pertama dalam hal menggunakan (setidaknya yang secara luas diketahui) konsultan politik dalam pemilu di Indonesia. Hasilnya, SBY dengan konsultan politiknya (Mc Leader) berhasil menjungkal kandidat yang diusung oleh Golkar dan PDIP yang memiliki kader dan grassroot partai mengakar. Perolehan Partai Demokrat (7,45%) yang hanya di urutan ke-5 Pileg 2004, namun sanggup mengalahkan capres dari 2 partai pemenang pemilu (Golkar dan PDIP), praktis menasbihkan Mc Leader, sang konsultan yang berperan besar atas kemenangan tersebut.

Relawan Politik

Situasi politik Aceh terkini menyongsong Pilkada 2017, semakin semarak dan meriah. Bermunculan fenonema politik baru yakni relawan politik. Dalam penjelmaannya, “makhluk” ini mempunyai beberapa alias seperti “Rekan”, “Sahabat”, “Teman” dan sebagainya. Penggunannya tinggal disesuaikan dengan nama kandidat yang diusung. Seperti “Rekan Fulan”, “Sahabat Fulen”, “Teman Fulen” atau “Relawan Fulan”. Kata “Relawan” ini menjadi favorit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), relawan adalah sifat sukarela, di mana seseorang yang melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri, tidak karena dipaksakan atau diwajibkan bahkan karena dibayar.

Mempercayai ketulusan “tim relawan” di dunia politik dalam konteks perebutan kekuasaan, merupakan sikap yang naif. Pertanyaannya, seberapa rela orang-orang mau berkeringat untuk mendudukkan orang yang belum tentu mengingatnya di masa senang. Ada ungkapan yang sangat terkenal, dalam politik tidak ada makan siang yang gratis. Contoh terbaru adalah terbongkarnya kedok dari relawan politik paling besar di Indonesia saat ini, yaitu “Teman Ahok”. Teman Ahok terkenal memiliki kompetensi dan telah teruji karena juga terlibat dalam tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2014. Soliditas dan kerja tim yang spartan terbukti sanggup mengumpulkan satu juta KTP, dalam dua kali kesempatan.

Terlepas dari kenyataan di atas, besarnya optimisme dari tim Teman Ahok melahirkan sikap jumawa. Teman Ahok mengusulkan untuk maju melalui jalur independen, mereka sesumbar tidak membutuhkan parpol untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2017. Konklusi yang didapat adalah konsultan politik menggunakan instrumen “relawan politik” dan memanfaatkan aturan “calon independen” untuk melahirkan seorang pemimpin tanpa partai. Relawan politik adalah tubuh (media/peranti) yang selama ini dicari-cari sebagai penjelmaan eksistensi konsultan politik dalam setiap election. Sebagai jawaban pembuktian kepada parpol yang memiliki wujud jasad berupa massa simpatisan dan kader partai.

David A. Dulio (For Better or Worse? How Profesional Political Consultants Are Changing Elections in the United States, 2004) berpendapat, meningkatnya peran konsultan politik profesional juga merupakan reaksi dari pada kemerosotan parpol. Konsultan politik melangkah untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan ketika peran partai-partai melemah. Dan ketika partai tidak bisa membantu semua calon mereka, seefektif yang mereka pernah lakukan di masa lampau.

Semakin Merosot

Interpretasi mengenai makin saktinya “tuah” konsultan politik, terutama dengan jurus calon independen, membuat panik parpol. Selaras dengan argumen sentimentil Larry J Sabato (The Rise of Political Consultants, New Ways of Winning Elections, 1981) yang melihat perkembangan konsultan sebagai ancaman bagi partai, dan menyatakan bahwa konsultan mendorong partai semakin merosot. Alternatif kandidat maju dalam pilkada melalui calon independen membuat isu deparpolisasi menguat. Menurut Burhanudin Muhtadi, deparpolisasi atau party dealignment adalah gejala psikologis yang membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai. Deparpolisasi juga dinilai sebagai upaya menihilkan peran dan nilai parpol dalam demokrasi.

Parpol beranggapan kombinasi “relawan politik” dan “calon independen”, adalah monster Frankenstein yang berusaha dihidupkan oleh konsultan politik untuk merusak sistem politik Indonesia. Ada yang menarik dalam komparasi kasus resistansi partai di tataran Nasional dengan di tingkat Aceh sebagai provinsi. Sebagian besar parpol Nasional dengan PDIP sebagai motor, berusaha memperberat syarat pencalonan independen dalam revisi UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Hal yang sama juga dilakukan oleh DPRA dengan motor utamanya Partai Aceh (PA), menggunakan pola yang sama yaitu berjuang untuk memperberat syarat calon independen dalam perubahan Qanun Pilkada No.5 Tahun 2012. Cara ini ditempuh setelah gagal menjegal pembolehan calon independen di Aceh.

Jalur independen adalah ekosistem politik baru bagi kehidupan konsultan politik. Meskipun kandidat dari jalur partai juga ada yang memakai jasa konsultan politik, namun partai masih bersikap sinis membenci kehadirannya. Hal tersebut dilakukan dengan dakwaan serius yang dialamatkan kepada konsultan politik profesional adalah bahwa mereka bertanggung jawab atas penurunan peran partai dalam kampanye (David A. Dulio, dalam Handbook of Party Politics, 2006). Padahal konsultan politik memiliki tujuan yang similiar dengan parpol, yakni mendapatkan dan menduduki kursi di pemerintahan. Konsultan dan partai melayani majikan yang sama, yang bertanggung jawab membantu kandidat meraih jabatan.

Menjawab pertanyaan penting di awal tulisan, tentang apakah parpol sebegitu “tidak dibutuhkan” lagi dalam sistem demokrasi Indonesia? Kecil sekali probabilitas akan hilangnya parpol, mengingat mekanisme kepartaian “sebaya” dengan lahirnya sistem demokrasi. Tiga sekawan legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah pilar utama bagi negara yang menganut demokrasi. Parpol dalam perjalanannya dari masa ke masa mengalami pasang surut dan turbulensi, namun juga terus berdinamika beradaptasi dengan tuntutan zaman. Partai tidak boleh alergi dengan konsultan yang kini dianggap sebagai “nabi” baru dalam memasuki abad renaissance politik. Dan tidak lupa juga, konsultan politik harus konsisten dalam kreativitas melahirkan inovasi politik terbaru. Jika tidak, bukan mustahil mereka hanya akan menjadi cendawan di musim hujan. Nah!

(Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Partai ‘vis a vis’ Konsultan Politik, https://aceh.tribunnews.com/2016/07/19/partai-vis-a-vis-konsultan-politik.)

Leave a review

komentar

Reviews (0)

This article doesn't have any reviews yet.